Samarinda, Kaltimnow.id – Untuk memudahkan kegiatan belajar mengajar (KBM) di setiap sekolah yang ada di Kalimantan Timur (Kaltim), serta peningkatan kualitas pendidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, menyampaikan usulan dalam pemenuhan sarana dan prasarana (Sapras) lebih mudah dengan hadirnya aplikasi Krisna.
Sebab, Disdikbud Kaltim sadar akan pentingnya untuk meningkatkan Sapras di sebuah sekolah, dimana hal itu sangatlah krusial agar dapat memudahkan kegiatan belajar mengajar (KBM) serta untuk tingkatkan kualitas pendidikan di Benua Etam.
Lebih lanjut, biasanya anggaran untuk memenuhi Sapras sekolah didapatkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim. Namun demikian, pembiayaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diturunkan dari APBN juga akan dimaksimalkan Disdikbud Kaltim.
Untuk itu, Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan SMA di Disdikbud Kaltim, Mispoyo juga menjelaskan bahwa usulan pemenuhan sarana dan prasarana terasa lebih mudah dengan hadirnya aplikasi Krisna.
“Alias kolaborasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran dengan mengintegrasikan sistem dari 3 kementerian,” ujarnya.
Seperti di antaranya ada Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian PANRB. Sistem itu untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan informasi kinerja.
“Melalui aplikasi itu, sekolah-sekolah sudah bisa melalukan usulan baru yang diinput di aplikasi Krisna, agar bisa mendapatkan bantuan dari DAK,” jelas Mispoyo.
Kendati demikian, Mispoyo, memastikan tiap tahunnya ada DAK yang datang dari pemerintah pusat. Dana tersebut tentu ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan sekolah-sekolah di Benua Etam.
“DAK untuk SMA itu setiap tahunnya tak kurang dari Rp 150 miliar karena selalu lebih. Sehingga kami meyakini untuk pemenuhan sarana prasarana sekolah di Kaltim ini, bisa terpenuhi setiap tahunnya,” lanjutnya.
Walau harus diusulkan bertahap, Mispoyo mengungkapkan bahwa dengan hadirnya aplikasi Krisna itu akan sangat membantu usulan dari tiap sekolah dan bisa dipantau langsung. Pengajuan juga sangat mudah, pihak sekolah cukup melampirkan bukti saja.
“Misalnya untuk perbaikan gedung, lampirkan bukti fotonya. Sehingga menjadi pertimbangan untuk memberikan DAK,” sambungnya.
Mispoyo berharap, pihak sekolah entah guru dan tenaga pendidik di sekolah bisa ikut andil dalam mengusulkan ke pemerintah pusat. Setidaknya dari banyaknya usulan, Mispoyo memastikan akan terjawab 10 persen dalam kucuran DAK.
“Karena untuk sarana prasarana itu, sudah menjadi tanggung jawab pemerintah. Sehingga kami tidak mengizinkan adanya pungutan dari orangtua. Kecuali itu bentunya donasi tidak masalah, karena nantinya juga akan dikelola oleh komite sekolah yang di dalamnya juga orangtua siswa itu sendiri,” pungkasnya. (cintia/adv/kominfokaltim)
