Samarinda, Kaltimnow.id – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Nidya Listiyono, menghadiri Gebyar Pajak 2022 yang diselenggarakan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kaltim, di ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Senin (10/10/2022).
Legislator dari fraksi Golkar itu mengapresiasi gelaran acara tersebut, di mana dalam rangkaian pelaksanaannya ada pengundian pemenang taat pajak kendaraan bermotor, pemberian reward Bhabinkamtibmas dan sosialisasi diskon pajak kendaraan bermotor.
Dalam kesempatan itu, Tiyo sapaan akrabnya diberikan kesempatan menekan tombol undian pemenang taat pajak kendaraan bermotor se-kabupaten/kota di Kaltim.
Menyinggung soal pajak, dirinya menyebut bahwa dewan selalu sosialisasikan Perda tentang pajak kendaraan bermotor dan selalu berkalaborasi dengan Bapenda.
“Dalam hal ini ibu Ismi selaku Kepala Bapenda Kaltim selalu hadir. Ini untuk menyebarluaskan informasi bahwa pertama bayar pajak mudah, ada rewardnya, ada kelonggarannya, ada hadiahnya, ini kemudian menjadi trigger masyarakat untuk mengetahui apa itu pajak lalu mereka membayar pajak,” tutur Tiyo.
“Saya mengapresiasi kerja Bapenda dan juga pak Gubernur Kaltim, ini menjadi kerja bareng dan sinergi, serta tidak bisa dikerjakan sendiri, DPRD Kaltim pun mensosialisasikan hal ini juga,” katanya.
Dirinya juga berharap agar Pemprov Kaltim dapat terus melanjutkan program tersebut sampai dengan akhir tahun 2022.
“Nanti awal tahun 2023 mulai lagi. Bayarnya gampang, ada diskonnya, dapat hadiah gebyar pajaknya hingga Rp 4 juta dipotong pajak,” ucap Tiyo.
Tiyo memaparkan akan adanya sebuah terobosan yang telah diskusikan bersama Kepala Bapenda Kaltim.
“Kalau kemarin saya sudah bicara dengan bu Ismi ada terobosan baru yaitu STNK popperless, tapi pertanyaannya ini berkaitan dengan beberapa pihak yaitu Polri apakah mau wajib pajak bisa print sendiri namun tetap ada biaya yang keluarkan,” ujarnya.
“Sebab selama ini nunggu dari Samsat untuk menunggu surat aslinya, setidaknya terobosan yang sudah dijalankan hingga hari ini, tentu sebuah kemajuan luar biasa. Apalagi ada program bebas pajak untuk Ojek Online (ojol), untuk kendaraan bermotornya setahun. Kita lihat apakah diperpanjang, setidaknya ini meringankan,” jelas Tiyo.
Diakhir, dirinya menerangkan bahwa segmen bantuan tentu juga dimiliki disektor lain.
Misalnya, bagi ojol ada penghapusan biaya pajak.
“Sekarang pertanyaanya bagaimana sektor lain? UMKM ada bantuan lain, maka bentuk bantuan dan keringanannya berbeda-beda. Masyarakat bisa mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT), kemudian pelajar mahasiswa mendapat beasiswa. Artinya masing-masing segmen memiliki kebijakan masing-masing untuk meringankan beban mereka,” pungkasnya. (tia/adv/dprdkaltim)
