Samarinda, Kaltimnow.id – Komisi II DPRD Samarinda mengusulkan mekanisme baru dalam distribusi gas LPG 3 kg bersubsidi dengan melibatkan ketua RT sebagai sub pangkalan. Usulan ini bertujuan memastikan distribusi lebih tertata dan tepat sasaran bagi masyarakat miskin yang berhak menerima.
Sekretaris Komisi II DPRD Samarinda, Rusdi Doviyanto, menjelaskan bahwa sistem ini akan membantu mengatasi kelangkaan LPG di Samarinda dan memastikan pasokan tetap lancar, bahkan di hari libur.
“Kebutuhan gas ini tidak mengenal libur. Meskipun hari libur, masyarakat tetap memasak dan berjualan. Oleh karena itu, perlu dikaji apakah distribusi gas bisa tetap berjalan lancar tanpa hambatan di hari libur,” ujar Rusdi, pada Senin (24/02/2025).
Rusdi juga menyoroti kebijakan Kementerian ESDM yang sempat melarang pengecer menjual LPG 3 kg di warung-warung, yang menjadi salah satu penyebab kelangkaan. Namun, dengan keputusan Presiden Prabowo Subianto yang kembali memperbolehkan pengecer menjual LPG 3 kg melalui sistem sub pangkalan, ia menilai keterlibatan RT bisa menjadi solusi yang lebih efektif.
“RT bisa kita jadikan sub pangkalan. Mekanismenya, gas dari pangkalan disalurkan ke RT, lalu RT mendistribusikannya kepada warga yang memiliki kartu pembelian LPG 3 kg. Dengan cara ini, distribusi gas bersubsidi bisa lebih tertata dan tepat sasaran,” jelas politisi PKB tersebut.
DPRD Samarinda berharap usulan ini dapat segera dikaji bersama instansi terkait, termasuk Dinas Perdagangan dan pihak distributor, guna memastikan keamanan dan efektivitas distribusi LPG 3 kg di Kota Samarinda. (adv/dprdsamarinda)
