Kutai Kartanegara, Kaltimnow.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) melakukan penyesuaian sejumlah program bantuan pendidikan di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Meski demikian, dukungan terhadap pendidikan tetap diarahkan untuk menjangkau santri pondok pesantren hingga peserta didik jenjang PAUD, SD, dan SMP.
Salah satu penyesuaian dilakukan pada skema bantuan pondok pesantren. Jika sebelumnya bantuan diberikan melalui program hibah Kukar Berkah dengan nilai Rp100 juta untuk setiap pondok pesantren, kini pemerintah mengembangkan skema bantuan pendidikan langsung kepada santri sebesar Rp3 juta per tahun.
Pada 2026, tercatat sebanyak 2.197 santri telah menerima bantuan tersebut. Skema ini diharapkan dapat memperluas jangkauan penerima manfaat dibandingkan pola hibah dengan nominal besar untuk masing-masing lembaga.
Sementara itu, bantuan rehabilitasi pondok pesantren tetap dibuka melalui mekanisme pengajuan proposal kepada Bupati Kukar. Besaran bantuan ditentukan berdasarkan kebutuhan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), domisili, serta kelengkapan legalitas yayasan.
Namun, realisasi bantuan tersebut tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Pemerintah memprioritaskan pemenuhan belanja wajib dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebelum mengalokasikan anggaran untuk program lainnya.
Di sektor pendidikan formal, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar juga melanjutkan program bantuan seragam sekolah gratis bagi peserta didik baru jenjang PAUD, SD, dan SMP.
Sekretaris Disdikbud Kukar, Pujianto, menjelaskan bantuan disalurkan melalui sekolah agar pengadaan seragam dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik.
“Pembelanjaannya diserahkan kepada sekolah karena yang mengetahui kebutuhan siswa adalah sekolah. Setiap sekolah terkadang memiliki kebutuhan seragam yang berbeda,” jelas Pujianto.
Ia menyebutkan, terdapat sejumlah jenis seragam yang harus dipenuhi melalui program tersebut, mulai dari merah putih, batik, olahraga, pramuka, hingga atribut sekolah lainnya.
Adapun besaran bantuan dibedakan berdasarkan jenjang pendidikan. Peserta didik PAUD memperoleh Rp1,2 juta, SD Rp1,5 juta, dan SMP Rp1,8 juta per siswa baru.
Menurut Pujianto, sekolah diberikan keleluasaan menyesuaikan pembelian dengan kebutuhan serta harga barang di masing-masing wilayah. Jika terdapat sisa anggaran, dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk melengkapi kebutuhan lain yang masih sesuai dengan ketentuan program.
Program seragam gratis sendiri telah berjalan sejak 2025. Kehadirannya diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran orang tua sekaligus mendukung pemerataan akses pendidikan di Kukar.
“Harapannya, nilai bantuan ini bisa dimaksimalkan dan dikelola dengan baik oleh sekolah sesuai peruntukan kebutuhan peserta didik,” ujarnya.
Selain bantuan perlengkapan sekolah, Disdikbud Kukar juga berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dalam penyediaan fasilitas transportasi bagi pelajar. Pengadaan dan penempatan bus sekolah dilakukan berdasarkan pemetaan wilayah yang membutuhkan layanan transportasi tersebut.
Di sisi lain, sejumlah program pendidikan masih harus menunggu ketersediaan anggaran. Dua di antaranya adalah pembangunan boarding school atau sekolah berasrama serta bantuan khusus untuk infrastruktur sekolah swasta yang belum dapat direalisasikan pada 2026.
Pujianto menjelaskan, pembahasan dan pemetaan kebutuhan sekolah swasta sebenarnya telah dilakukan. Namun, pelaksanaannya masih menunggu dukungan anggaran agar program dapat dijalankan.
Sementara itu, insentif bagi guru sekolah swasta, termasuk guru madrasah di bawah naungan Kementerian Agama, tetap berjalan melalui mekanisme penyaluran yang melibatkan instansi terkait.
Melalui penyesuaian tersebut, Pemkab Kukar berupaya menjaga keberlanjutan program pendidikan di tengah keterbatasan fiskal. Dukungan bagi santri pesantren, peserta didik sekolah formal, hingga tenaga pendidik tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. (adv/prokomkukar/ant)
