Samarinda, Kaltimnow.id – Komisi VIII DPR RI berhasil menekan usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027 dari sekitar Rp107 juta menjadi Rp98,47 juta per jemaah.
Kesepakatan bersama pemerintah tersebut turut meringankan beban calon jemaah. Rata-rata biaya pelunasan haji 2027 tercatat sebesar Rp23,05 juta atau turun sekitar Rp3,38 juta dibandingkan tahun sebelumnya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan perkembangan tersebut dalam kegiatan Muzakarah Keuangan Haji di Balikpapan dan Samarinda.
Kegiatan tersebut menghadirkan Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Harry Alexander. Masing-masing kegiatan diikuti sekitar 250 peserta.
“Alhamdulillah, melalui pembahasan di DPR, kita berhasil menekan usulan biaya haji. Yang paling menggembirakan, biaya pelunasan yang harus disiapkan jemaah tahun 2027 juga semakin ringan,” ujar Hetifah, Selasa (17/11/2026) siang.
Berdasarkan kesepakatan tersebut, total BPIH 2027 mencapai Rp98,47 juta per jemaah. Dari angka itu, Rp54,65 juta menjadi bagian biaya yang dibebankan kepada jemaah.
Sementara itu, Rp43,82 juta atau sekitar 44,5 persen bersumber dari nilai manfaat pengelolaan dana haji.
Perhitungan pelunasan juga mempertimbangkan setoran awal Rp25 juta, nilai manfaat virtual account rata-rata Rp3,4 juta, serta subsidi pemerintah Rp3,2 juta.
Dengan komponen tersebut, rata-rata pelunasan jemaah menjadi Rp23,05 juta.
Anggota Badan Pelaksana BPKH, Harry Alexander, menjelaskan peningkatan nilai manfaat pengelolaan dana haji turut membantu menekan beban pelunasan.
“Meski Bipih mengalami kenaikan, pelunasan justru turun sekitar Rp3,385 juta menjadi Rp23,048 juta,” jelas Harry.
Meski pembiayaan berhasil ditekan, Hetifah mengingatkan agar efisiensi tidak mengorbankan kualitas pelayanan jemaah.
Menurutnya, standar fasilitas penyelenggaraan haji harus tetap menjadi perhatian. Terlebih, Arab Saudi terus meningkatkan standar minimal pelayanan bagi jemaah.
Dalam kegiatan tersebut, masyarakat turut menanyakan peluang pemanfaatan Kampung Haji Indonesia di Makkah. Kesiapan fasilitas bagi jemaah lanjut usia juga menjadi perhatian.
“Kita ingin menurunkan biaya, bukan menurunkan kualitas pelayanan. DPR akan terus mengawal agar jemaah mendapatkan akomodasi yang layak, makanan yang baik, transportasi yang nyaman, serta pelayanan kesehatan yang memadai,” tegas Hetifah.
Ia menegaskan keberhasilan penyelenggaraan haji harus diukur dari kenyamanan jemaah selama beribadah. Keselamatan hingga kembali ke Tanah Air juga menjadi prioritas. (Ant)














