Kutai Kartanegara, Kaltimnow.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menargetkan sebanyak 48 ribu pekerja rentan mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sepanjang 2026. Program ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk tenaga relawan dan pekerja sosial yang memiliki risiko dalam menjalankan aktivitasnya.
Program tersebut merupakan bagian dari Dedikasi Etam Sejahtera yang pelaksanaannya didukung Peraturan Daerah (Perda) Kukar Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan.
Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kukar, Dendy Irwan Fahriza, mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp10 miliar untuk mendukung program perlindungan tersebut pada 2026.
“Targetnya 48 ribu,” kata Dendy dalam keterangannya.
Melalui perda tersebut, pemerintah daerah memberikan bantuan pembayaran iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Perlindungan yang diberikan mencakup dua program, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Kelompok penerima manfaat tidak hanya berasal dari pekerja berpenghasilan rendah, tetapi juga mencakup tenaga relawan, pekerja padat karya, pelaku olahraga, hingga pelaku seni.
Meski demikian, calon penerima wajib memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya berdomisili di Kukar, berusia 18 hingga 65 tahun, serta belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, pemerintah daerah melakukan pendataan dan verifikasi calon penerima. Data tersebut kemudian disinkronkan dengan BPJS Ketenagakerjaan melalui proses pemadanan.
Dendy menjelaskan, pembayaran iuran selama 2026 dilaksanakan secara bertahap berdasarkan hasil pemadanan data. Pada triwulan pertama, pembayaran mencakup sekitar 31 ribu pekerja. Sementara pada triwulan kedua, cakupannya sekitar 21 ribu pekerja.
Angka tersebut merupakan cakupan pembayaran pada masing-masing periode sehingga tidak serta-merta menunjukkan jumlah penerima unik secara keseluruhan.
Selain mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), Pemkab Kukar juga membuka peluang keterlibatan masyarakat dan dunia usaha. Perusahaan didorong berpartisipasi membantu pembayaran iuran pekerja rentan yang berada di sekitar wilayah operasionalnya.
Ke depan, pengelolaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan ini direncanakan beralih dari Distransnaker kepada Dinas Sosial Kukar mulai 2027. Penyesuaian tersebut mengikuti perubahan nomenklatur urusan pemerintahan daerah.
Melalui program ini, Pemkab Kukar berharap semakin banyak pekerja rentan memperoleh perlindungan sosial, terutama dalam menghadapi risiko kecelakaan kerja maupun kematian. (adv/prokomkukar/ant)














