Samarinda, Kaltimnow.id – DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mempertanyakan keberpihakan pemerintah terhadap para pertani di Benua Etam. Hal ini tak terlepas dari banyaknya lahan pertanian yang berubah fungsi menjadi lahan tambang.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun merasa bahwa pemerintah belum serius memberikan dukungan kepada para petani di Kaltim, ini terlihat dari permasalahan yang berkaitan dengan agraria dan lahan.
“Saya tidak melihat keseriusan pemerintah mendukung petani kita. Lihat saja masalah agraria dan lahan. Banyak sekali lahan tani dialihfungsikan menjadi lahan tambang. Lalu, di mana keberpihakan pemerintah terhadap petani kita,” ucapnya.
Samsun, sapaan akrabnya, mengungkapkan jika anggaran yang diberikan kepada petani tidak sampai 2 persen dari jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang ada.
“Kalau dari jumlah Rp 15 triliun, yang diberikan kepada Dinas Pertanian paling tidak sekitar Rp 65 miliar saja, bahkan tidak sampai satu triliun. Padahal ada banyak program yang harus dilakukan oleh dinas pertanian, tanaman, pangan dan dinas-dinas terkait dengan pertanian dalam arti luas untuk mengembangkan pertanian di Kaltim,” jelasnya.
Menurutnya, bahwa ini menunjukan ketidakseriusan pemerintah terhadap dukungan para petani. Bahkan dapat diakui kalau petani saat ini masih jauh dari kata sejahtera.
Sementara itu, melihat lahan pertanian yang terbilang sangat luas dan berpotensi besar, apalagi menjelang perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kaltim.
Di mana tentunya kebutuhan pangan akan semakin meningkat, jika tidak ditopang dengan produksi pangan dalam daerah maka akan ketergantungan terus dengan daerah lainnya.
“Swasembada kita sekarang hampir tidak ada, daging kita masih harus mendatangkan dari daerah lain, beras harus didatangkan dari luar, kemudian pangan kita, pokoknya semuanya, ini mestinya menjadi peringatan untuk pemerintah mengembangkan produksi pertanian kita,” tegas Samsun.
Menurut anggota dewan fraksi PDI Perjuangan ini, mestinya dengan adanya IKN Nusantara, Benua Etam harus lebih mandiri.
“Sekarang yang belum ada IKN, dengan memberikan makan tiga setengah juta perut penduduk Kaltim saja belum terpenuhi apalagi nanti akan ada 200.000 hingga 1 juta lagi penduduk baru yang masuk ke Kaltim, siapa lagi yang akan memenuhi itu,” ungkap Samsun.
Menurut Samsun, ada potensi besar jika benar-benar serius dalam memberikan dukungan. Karena jelas petani Kaltim tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah.
“Pemerintah daerah mesti fokus memberikan dukungan dengan menunjukkan besaran anggaran yang dialokasikan buat pengembangan pertanian. Semoga petani kita terlindungi, terbantu dan terbina oleh pemerintah demi semakin produktif untuk menopang ketahanan pangan di Kaltim dan di Indonesia pada umumnya,” pungkasnya. (tia/adv/dprdkaltim)
