Kutai Kartanegara, Kaltimnow.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) memprioritaskan pembangunan dan peningkatan jalan antar desa serta kecamatan untuk memperkuat konektivitas wilayah. Upaya tersebut menjadi bagian dari 17 Program Dedikasi Bupati Aulia Rahman Basri dan Wakil Bupati Rendi Solihin.
Program ini diarahkan untuk membuka akses wilayah yang masih sulit dijangkau, memperlancar mobilitas masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai kecamatan.
Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kukar, Restu Irawan, mengatakan pembangunan infrastruktur jalan perlu dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kondisi akses yang sudah tersedia.
Menurutnya, pemerintah tidak harus selalu membangun jalur baru. Peningkatan jalan yang telah ada tetapi kondisinya belum memadai justru perlu menjadi perhatian utama.
“Kalau konsep pengembangan jaringan jalan, baik jalan kabupaten maupun jalan desa, kita seharusnya memprioritaskan akses yang sudah ada tetapi belum memadai,” jelas Restu.
Ia menyebutkan, salah satu pekerjaan rumah pembangunan konektivitas di Kukar adalah akses penghubung Kecamatan Muara Wis dan Muara Muntai.
Selain itu, Kecamatan Kota Bangun Darat juga membutuhkan dukungan infrastruktur pascapemekaran wilayah. Penyelesaian akses menuju kantor kecamatan, khususnya dari arah Wonosari dan Kota Bangun II, masih menjadi salah satu kebutuhan yang harus dituntaskan.
Pemkab Kukar turut memperhatikan konektivitas lintas kabupaten menuju Kutai Barat. Namun, penanganan jalur tersebut membutuhkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Sementara itu, Jalan Poros Sebelimbingan juga masuk dalam daftar perhatian pemerintah daerah. Peningkatan ruas jalan tersebut direncanakan menjadi salah satu prioritas pembangunan pada 2027.
Upaya memperluas konektivitas wilayah juga dilakukan melalui pembangunan jalan penghubung Kabupaten Kukar dengan Kabupaten Kutai Timur. Jalur ini menghubungkan kawasan Muara Kaman menuju Muara Ancalong dengan target panjang keseluruhan sekitar 20 kilometer.
Dari total panjang tersebut, sekitar 12 kilometer badan jalan sedang dikerjakan melalui kolaborasi perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah. Adapun peningkatan kualitas jalan hingga mencapai kondisi mantap akan dikoordinasikan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Restu menegaskan, keterbatasan anggaran daerah mengharuskan pemerintah lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan. Menurutnya, menuntaskan dan meningkatkan akses yang sudah tersedia lebih efektif dibandingkan membuka jalur baru yang berisiko tidak selesai.
“Jangan lagi membuat akses-akses baru yang nantinya tidak tuntas. Pertama, tidak maksimal dimanfaatkan masyarakat. Kedua, berpotensi menjadi pekerjaan yang terbengkalai,” ujarnya.
Dalam proses perencanaan, kebutuhan pembangunan jalan terlebih dahulu diusulkan dari tingkat desa, kemudian dibahas melalui musyawarah di tingkat kecamatan. Usulan tersebut selanjutnya diproses dalam tahapan perencanaan pembangunan daerah.
Melalui skala prioritas tersebut, Pemkab Kukar berharap pembangunan jalan antar desa dan kecamatan dapat berjalan lebih efektif. Tidak hanya memperluas jaringan infrastruktur, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki akses yang lebih baik menuju pusat ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik. (adv/prokomkukar/ant)













