Samarinda, Kaltimnow.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menganggarkan Rp8,5 miliar untuk pengadaan mobil dinas khusus Gubernur Kalimantan Timur.
Rencana tersebut menuai sorotan di tengah kebijakan efisiensi anggaran negara. Namun Pemprov Kaltim menegaskan pengadaan kendaraan dinas itu telah melalui pertimbangan kebutuhan kedinasan dan efektivitas kerja kepala daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menyampaikan bahwa kendaraan tersebut diperlukan untuk menunjang mobilitas gubernur dalam memantau langsung kondisi di lapangan.
“Pak Gubernur berkomitmen untuk memantau langsung setiap permasalahan di pelosok. Untuk mencapai titik-titik krusial dengan medan berat, dibutuhkan kendaraan yang andal dan representatif,” ujarnya di Samarinda, dikutip dari Antara, Rabu (25/2/2026).
Menurutnya, anggaran Rp8,5 miliar tersebut direncanakan untuk pembelian kendaraan dinas jenis SUV berteknologi hybrid ringan dengan kapasitas mesin 3.000 cc.
Ia menambahkan, kondisi jalur di sejumlah wilayah Kalimantan Timur kerap berlumpur dan berbatu, sehingga kendaraan dengan kemampuan off-road dinilai penting agar agenda kerja tidak terhambat kendala teknis.
Sesuai Regulasi
Pengadaan kendaraan dinas kepala daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.
Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa kendaraan dinas perorangan untuk jabatan gubernur dapat berupa sedan dengan kapasitas mesin maksimal 3.000 cc atau SUV maksimal 4.200 cc, masing-masing satu unit.
Sorotan Publik
Di sisi lain, publik menyoroti bahwa Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, sebelumnya terlihat menggunakan kendaraan Land Rover Defender berpelat KT 1 saat kunjungan dinas.
Berdasarkan spesifikasi resmi pabrikan, Land Rover Defender memiliki kapasitas mesin 2.996 cc dengan harga jual di Indonesia sekitar Rp3,4 miliar.
Pemprov Kaltim menegaskan prinsip pengadaan tetap mengacu pada value for money dan efisiensi jangka panjang.
Rencana pengadaan ini pun memunculkan diskusi publik terkait prioritas anggaran di tengah kebijakan efisiensi belanja pemerintah. (Ant)
