Samarinda, Kaltimnow.id – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2022, disampaikan oleh Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Hadi Mulyadi, dalam Rapat Paripurna (Rapur) ke-11 DPRD Kaltim masa sidang I tahun Anggaran 2023, di kantor DPRD Kaltim, pada Selasa (28/03/2023).
Hadi Mulyadi menjelaskan, LKPJ Gubernur Kaltim tahun 2022, disusun berdasarkan kinerja pelaksanaan APBD tahun 2022 berpedoman pada RKPD Perubahan Kaltim tahun 2022, yang merupakan pelaksanaan tahun keempat RPJMD Kaltim tahun 2019-2023.
“Secara teknis LKPJ berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sekaligus memuat tindak lanjut rekomendasi DPRD Provinsi Kaltim atas LKPJ Gubernur Kaltim tahun sebelumnya yaitu tahun 2021,” jelasnya.
Selain itu, dirinya juga menyampaikan terkait ringkasan LKPJ Gubernur Kaltim 2022, yang mana menyebutkan, pendapatan daerah Provinsi Kaltim tahun 2022, memiliki target sebesar Rp12,469 triliun dan terealisasi sebesar Rp16,804 triliun atau sebesar 134,77 persen.
Belanja daerah pada tahun 2022 diformulasikan untuk membiayai empat jenis belanja pembangunan daerah yaitu, belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.
“Alokasi belanja APBD Provinsi Kaltim tahun 2022 sebelum perubahan sebesar Rp11,501 triliun menjadi sebesar Rp14,679 triliun. Hal tersebut mengalami peningkatan anggaran sebesar Rp3,178 triliun atau 28 persen,” sebutnya.
Selain itu, Wagub juga menyampaikan realisasi capaian kinerja ada 6 tujuan dan 19 sasaran strategis pembangunan di Provinsi Kaltim tahun 2022, dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Kaltim.
Dalam misi pertama ini pembangunan dilaksanakan untuk mencapai dua tujuan dan enam sasaran yaitu mewujudkan masyarakat yang berkarakter berahlak mulia, dan berdaya saing.
“Adapun sasaran dalam menunjang tujuan tersebut adalah meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat. Sasaran kedua meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan,” tandasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, menanggapi penyampaian LKPJ Gubernur Kaltim tahun 2022, yang menurutnya sudah berjalan dengan baik, namun memang ada beberapa PR yang belum diselesaikan Pemerintah Provinsi (Pemprov).
“Itu harus segera di selesaikan. Seperti beberapa target terkait dengan kemiskinan, stunting, dan sebagainya,” ucapnya.
Untuk itu, Samsun menyarankan, agar eksekutif dan legislatif untuk bekerja sama mengevaluasi kinerja pemerintah.
“Nanti di cek lebih detail lagi. Apakah sudah efektif. Barangkali banyak capaian-capaian yang sudah bisa di lakukan, tetapi asas manfaat untuk rakyatnya, apakah sudah efektif untuk rakyat atau belum,” kata Samsun. (tia/adv/dprdkaltim)
