Samarinda, Kaltimnow.id – Sektor pertanian untuk meningkatkan ekonomi mandiri kerakyatan menjadi salah satu sektor yang disoroti oleh DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Di mana hal tersebut harus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah provinsi.
Memberikan kemudahan bagi petani dalam mengakses bantuan informasi, baik kesejahteraan hidup maupun produktivitas pertanian, menjadi satu hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji menegaskan, pihaknya segera menjadwalkan pemanggilan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltim terkait perkebunan, pertanian hingga perikanan.
“Kita ingin keseriusan dari pemerintah untuk memberikan informasi dari dinas terkait mengenai fasilitas pertanian,” katanya, usia melakukan hearing dengan para petani dari 10 kabupaten/kota di Kaltim yang tergabung dalam Aliansi Serikat Petani Indonesia (ASPI) di Ruang Rapat Gedung E lantai 1, Kantor DPRD Kaltim, pada Senin (26/9/2022).
Selain itu, Seno juga menyampaikan, mengingat adanya rencana perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke Kaltim. Tentu petani di daerah penyangga membutuhkan banyak produk pertanian. baik itu beras, sayur, perikanan, telur dan kebutuhan lainnya.
“Ini perlu didorong untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan di Kaltim dan tentu agar mereka bisa sejahtera. Karenanya kita akan hearing bersama OPD terkait meminta arah dan tujuan mengenai anggaran yang selama ini diberikan, apakah itu masuk langsung ke dalam Poktan dan Gapoktan, lebih dalam,” jelasnya.
Sebab, usai pihaknya melakukan pengawasan di lapangan, dirinya melihat langsung kalau angka petani di Kaltim cukup meningkat.
“Sehingga saya kira itu sudah sesuai, tapi ternyata ada hambatan di bawah yang perlu dievaluasi kembali,” lanjut Seno.
Mendampingi Seno, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Syafruddin menegaskan akses mendapatkan pupuk bersubsidi, bibit murah berkualitas, pemberdayaan petani, hingga pelatihan-pelatihan yang disuarakan petani adalah roh perjuangan kaum petani yang harus didukung.
“Sehingga kita akan dorong pemerintah dan dinas pertanian, pangan perikanan dan kelautan agar segera membuat rencana kerja konkret untuk pengembangan dan kemajuan petani di Kaltim,” tandasnya. (tia/adv/dprdkaltim)
