Samarinda, Kaltimnow.id – DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong agar Panitia Khusus (Pansus) pertambangan segera dibentuk. Hal ini didasari karena semakin maraknya pertambangan batu bara ilegal yang terjadi di sejumlah Kabupaten dan Kota di Kaltim.
Tambang ilegal semakin marak namun hingga saat ini belum mendapatkan penanganan yang serius. Pertambangan batu bara telah memberikan banyak dampak negatif ke masyarakat maupun lingkungan.
Selain dampak negatif terhadap lingkungan, hal ini diperparah dengan adanya dugaan pemalsuan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kaltim terhadap 21 Izin Usaha Pertambangan (IUP), namun belum ada tindakan berarti yang dilakukan.
Perihal tersebut, anggota Komisi I DPRD Kaltim Marthinus mengungkapkan, dirinya seringkali menyampaikan agar dibentuk Pansus pertambangan di dalam rapat paripurna, namun hingga kini belum juga menemui titik temu.
“Saya minta segera dibuatkan Pansus, tapi kami masih menunggu informasi pimpinan karena ini mekanismenya dirapatkan pimpinan dulu baru diserahkan ke komisi atau dibuatkan Pansus,” ucapnya.
Dirinya meyakini, bahwa dalam waktu dekat persoalan pembentukan Pansus pertambangan sudah bisa diputuskan.
Sebab menurut politikus dari fraksi PDI Perjuangan tersebut, persoalan tambang batu bara menjadi persoalan yang harus dituntaskan.
“Mengapa kita harus serius, karena persoalan ini mendapatkan perhatian khusus juga dari Presiden, Kapolri dan Panglima,” tutur Marthinus.
Dia menyampaikan, persoalan tambang batu bara yang sampai hari ini menimbulkan dampak negatif harus segera diurai masalahnya dan ditemukan solusinya.
“Harus diperbaiki kondisi pertambangan kita di Kaltim, jangan sampai rusak semua baru kita sadar,” pungkas Marthinus. (tia/adv/dprdkaltim)
