Samarinda, Kaltimnow.id – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim membahas terkait progress serapan APBD murni tahun 2022 dan program kerja Disdikbud Kaltim tahun 2023.
Ketua komisi IV DPRD Kaltim Akhmed Reza Fachlevi, mengatakan, ada beberapa laporan yang disampaikan Dinas Pendidikan terkait program kerja APBD muni tahun 2022, dan memang progresnya cukup lambat sekali dengan penyerapan 36 persen.
“Seperti biasiswa Alhamdulillah sudah mulai selesai dan hanya kegiatan-kegiatan yang fisik dan non fisik saja yang mereka sampaikan. Ada juga kontraknya yang baru dimulai bulan Juli dan Agustus, kan baru saja, jadi kita pahami,” jelas Reza, usai rapat di gedung D kantor DPRD Kaltim, pada Selasa (13/09/2022)
Namun, pihak Komisi IV meminta secepatnya program fisik maupun nonfisik ini dapat diselesaikan, agar bisa memberikan pesan dan peringatan kepada penyedia barang dan jasa termasuk kontraktor untuk menyelesaikan kegiatan yang ada.
“Apalagi sebentar lagi kegiatan APBD Perubahan sudah mulai jalan, otomatis bakal tertumpuk. Kita harapakan ini bisa selesai semua dan tidak terjadi Silpa di TA 2022,” harap Reza.
Untuk program beasiswa, Reza mengatakan, tahap pertama beasiswa sudah selesai, tinggal tahap kedua yang harus diselesaikan oleh Disdikbud Kaltim.
“Nanti komisi IV akan memanggil badan pengelola beasiswa untuk mengadakan audiensi agar bisa jelas teknisnya,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Disdikbud Kaltim Muhammad Kurniawan mengatakan, terkait dengan kemajuan progres dari kegiatan-kegiatan yang ada di Disdikbud Kaltim, dan persiapan untuk anggaran perubahan tahun 2022, ia menekankan pada program peningkatan kompetensi guru, anak didik, dan Sapras di Disdikbud Kaltim.
“Program yang ditekankan dalam hal peningkatan kompetensi guru, anak didik dan sapras di Disdikbud Kaltim,” ujarnya.
Terkait implementasi program kerja pada APBD murni tahun 2022 ini, Kurniawan menyatakan itu sekitar 36 persen saja.
“Di data kita sekitar 36 persen. Namun, ini masih berjalan, dan ini kan juga masih ada progres kegiatan yang baru ditandatangani kontrak. Beasiswa murni itu sudah selesai kita serahkan, 100 persen yang sudah kita cairkan. Tinggal nanti proses selanjutnya jika ada dana tambahan di perubahan,” jelasnya.
Menurut Kurniawan, banyak kendala yang membuat serapan anggaran di Disdikbud itu hanya 36 persen saja, yang salah satu kendalanya ialah proses lelang yang terlambat.
“Jadi kita ke depannya akan ada evaluasi. Dengan target setinggi-tingginya,” pungkasnya. (cintia/adv/kominfokaltim)
