Samarinda, Kaltimnow.id – Indonesia diprediksi akan mengalami lonjakan tertinggi Inflasi pada tahun 2023 mendatang.
Hal tersebut tak terlepas dari pandemi Covid-19 yang membayangi tanah air bahkan dunia selama lebih 2 tahun ini. Ditambah lagi situasi perang antara Rusia dan Ukraina yang tak juga berhenti, sehingga mempengaruhi perekonomian global.
Dalam rangka menindaklanjuti upaya pengendalian inflasi nasional, Pemerintah kota (Pemkot) Samarinda menggelar rapat bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), pada Rabu (12/10/2022).
Wali Kota Samarinda Andi Harun menerangkan, secara nasional inflasi tahunan dari Indeks Harga Konsumen (IHK) per September 2022 mencapai 5,95 persen.
Orang nomor satu di Samarinda itu membeberkan, hingga akhir 2022 nanti, diperkirakan tekanan inflasi IHK akan meningkat. Dipengaruhi perubahan harga BBM bersubsidi, di saat yang sama harga energi dan pangan global masih tinggi.
Terkait inflasi kota Samarinda, Andi Harun menyebut secara nasional masih pada angka aman, yakni sekitar 5,3 persen.
Diketahui, atas capaian Pemkot Samarinda mendapat penghargaan dari pusat berupa Dana Insentif Daerah (DID) senilai Rp19,2 miliar.
“Meski masih aman, kalau sudah kepala negara memberikan atensi itu, maka kepala daerah harus menyiapkan langkah-langkah antisipasi,” ujar Andi Harun dalam penyampaiannya saat rapat berlangsung.
AH sapaan akrab Andi Harun mengatakan bahwa Pemkot Samarinda tengah menyusun langkah tindaklanjut bagi pengendalian inflasi kota Tepian.
Selain bakal menggunakan DID dari pusat, 2 persen anggaran Dana Transfer Umum (DTU) sebesar Rp 16,5 miliar dari Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dialokasikan pada APBD-P 2022 juga akan diberdayakan
Ia menegaskan, semua akan dimuarakan menjadi program-program pengendalian inflasi, dalam bentuk perlindungan sosial berupa bantuan sosial (bansos), cipta lapangan kerja, serta dukungan terhadap pelaku usaha mikro yang kini kegiatannya masih dirumuskan pemkot.
“Intinya akan menyasar kelompok rentan,” kata Andi Harun.
Lebih lanjut, Mantan Legislatif Kaltim itu menjabarkan setidaknya 8 poin arahan Bank Indonesia dalam menghadapi kenaikan inflasi pada akhir 2022 ini.
Di antaranya mulai dari perluasan kerja sama antar daerah (KAD) dalam rangka menjaga suplai dan memenuhi komoditas; gelaran operasi pasar murah; perdagangan digital; perlindungan sosial dan bantuan di sektor transportasi; mempercepat program tanam pangan di pekarangan rumah; hingga upaya memperkuat sarana-prasarana penyimpanan bahan pangan.
“Saya juga sudah mengeluarkan surat edaran terkait ini,” tutup AH. (adv/dry)
