Samarinda, Kaltimnow.id – Polemik audiensi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan massa aksi pada 21 Mei 2026 masih terus menjadi perhatian publik. Tidak hanya terkait substansi tuntutan Hak Angket, sorotan kini juga mengarah pada ekspresi, gestur, dan bahasa tubuh para pimpinan daerah saat menghadapi demonstran.
Kalimat “Silakan Hak Angket!” yang disampaikan Gubernur Kaltim sebelumnya sempat menuai tafsir negatif dan dianggap sebagian pihak sebagai bentuk arogansi kekuasaan. Namun pandangan berbeda justru disampaikan pemerhati Linguistik Forensik, Ali Kusno Widyabasa.
Melalui tulisan opininya, Ali membedah dokumentasi visual audiensi menggunakan pendekatan Linguistik Forensik, khususnya kajian kinesika komunikatif dan sosiopragmatik nonverbal. Ia menilai bahasa tubuh para pimpinan daerah justru memperlihatkan kesiapan menghadapi tekanan politik secara terbuka dan kolektif.
“Tubuh memiliki jalurnya sendiri untuk berkata jujur. Dalam situasi krisis, bahasa tubuh sering kali memperlihatkan kondisi psikologis yang sesungguhnya,” tulis Ali dalam analisanya.
Ali menyoroti sikap Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim yang terlihat tenang dan cenderung minim reaksi selama audiensi berlangsung. Menurutnya, hal tersebut bukan tanda ketidakpedulian, melainkan bentuk detached observation atau pengamatan berjarak yang lazim dilakukan pejabat birokrasi untuk menjaga stabilitas pemerintahan.
Sebagai pimpinan Aparatur Sipil Negara (ASN), posisi Sekda disebut memang berada di titik netral administratif di tengah memanasnya dinamika politik.
Sorotan lain diarahkan kepada Wakil Gubernur Kaltim. Ali menolak anggapan yang menyebut Wagub mengambil posisi aman dalam polemik Hak Angket terhadap Gubernur.
Ia justru membaca adanya tekanan psikologis yang cukup kuat dari bahasa tubuh Wagub yang beberapa kali tampak menggenggam tangan dengan tegang sambil memantau telepon genggamnya.
Menurut Ali, gestur tersebut mencerminkan beban politik kolektif yang turut dirasakan Wakil Gubernur.
“Bahasa tubuh Wagub mengirimkan sinyal bahwa dirinya berada dalam perahu yang sama dengan Gubernur,” tulisnya.
Ia juga mengaitkan situasi tersebut dengan dinamika politik di DPRD Kaltim, di mana fraksi partai pengusung Wakil Gubernur disebut ikut menjadi salah satu motor penggerak wacana Hak Angket. Kondisi itu dinilai menciptakan dilema loyalitas politik yang tidak sederhana bagi posisi Wagub.
Sementara terhadap Gubernur Kaltim, Ali menilai gestur yang tampil justru menunjukkan keberanian mengambil tanggung jawab penuh di ruang publik.
Posisi tubuh yang condong ke depan, tatapan mata lurus ke arah kamera, hingga gestur tangan mengepal di atas meja dianggap sebagai simbol kesiapan menghadapi tekanan politik secara langsung.
“Ini bukan arogansi, melainkan bentuk kehadiran pemimpin yang bersedia menyerap seluruh tekanan di ruang audiensi,” tulisnya lagi.
Ali juga menilai formasi duduk Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekda yang sejajar saat menghadapi massa aksi menjadi simbol kuat adanya akuntabilitas kolektif di tubuh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Menurutnya, visual tersebut sekaligus membantah asumsi publik mengenai adanya keretakan internal di jajaran eksekutif daerah.
Di bagian akhir tulisannya, Ali turut mengapresiasi massa aksi yang dinilai tetap tertib dan damai dalam menyampaikan aspirasi. Ia mengingatkan agar ruang demokrasi tetap diisi kritik yang konstruktif, bukan manuver politik yang berpotensi memperkeruh keadaan.
“Perseteruan politik tidak akan pernah melahirkan pemenang sejati. Dalam kegaduhan destruktif, yang rugi adalah masyarakat sendiri,” tulisnya.
Ali menegaskan bahwa tulisan tersebut merupakan pandangan pribadi dan tidak mewakili kebijakan lembaga tertentu. (dot)
