Politik Arsip - Laman 8 dari 64

MK Tunda Sidang Uji Materi UU Penanggulangan Bencana hingga 26 Februari 2026

Politik, Umum|Rabu, 18 Februari 2026Rabu, 18 Februari 2026

Jakarta, Kaltimnow.id – Mahkamah Konstitusi (MK) menunda sidang Perkara Nomor 261/PUU-XXIII/2025 terkait pengujian materiil Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana hingga

Foto: Sejumlah warga transmigran tunjukkan sertifikat tanah milik mereka di Desa Bekambit dan Desa Bekambit Asri, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. Sumber: Istimewa.

Eka Widodo Apresiasi Langkah Nusron Wahid Pulihkan Sertifikat Transmigran di Kotabaru

Peristiwa, Politik, Umum|Sabtu, 14 Februari 2026Sabtu, 14 Februari 2026

Jakarta, Kaltimnow.id – Anggota Komisi II DPR RI, Eka Widodo, mengapresiasi langkah tegas Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, yang memastikan sertifikat tanah milik transmigran

Foto: Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Sumber: Istimewa.

Menkes Pastikan 120 Ribu Pasien Katastropik yang Dihapus dari PBI Tetap Dilayani Rumah Sakit

Kesehatan, Politik, Umum|Rabu, 11 Februari 2026Rabu, 11 Februari 2026

Jakarta, Kaltimnow.id – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memastikan 120 ribu pasien katastropik atau kronis yang sebelumnya dihapus dari kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) tetap mendapatkan layanan di

Foto: Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin, Mulyono. Sumber: Istimewa.

OTT Restitusi PPN di KPP Banjarmasin, KPK: Alarm Keras Pembenahan Sistem Pajak Sawit

Kriminal, Peristiwa, Politik, Umum|Rabu, 11 Februari 2026Rabu, 11 Februari 2026

Jakarta, Kaltimnow.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan suap terkait pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menyeret Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin, Mulyono, dan pihak perusahaan perkebunan

Foto: Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi memperlihatkan salinan fotokopi terlegalisir ijazah S1 Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Sumber: Istimewa.

Ahli Tunjukkan Salinan Legalisir Ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya, Terkait Perkara Roy Suryo Cs

Peristiwa, Politik, Umum|Rabu, 11 Februari 2026Rabu, 11 Februari 2026

Jakarta, Kaltimnow.id – Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi memperlihatkan salinan fotokopi terlegalisir ijazah S1 Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) saat memenuhi panggilan pemeriksaan

Foto: Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai. Sumber: Istimewa.

Yorrys Raweyai: Jokowi Pernah Disambut Bak “Penyelamat” di Papua, Namun Konflik Tak Kunjung Usai

Peristiwa, Politik, Umum|Selasa, 10 Februari 2026Selasa, 10 Februari 2026

Jakarta, Kaltimnow.id — Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai, mengungkapkan bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pernah mendapatkan sambutan luar biasa dari masyarakat Papua pada awal masa kepemimpinannya, bahkan

Foto: Ilustrasi Kartu BPJS Kesehatan. Sumber: Istimewa.

Menkes Usulkan Reaktivasi Otomatis PBI JKN untuk 120 Ribu Pasien Penyakit Kronis

Kesehatan, Peristiwa, Politik, Umum|Senin, 09 Februari 2026Senin, 09 Februari 2026

Jakarta, Kaltimedia.com — Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa sebanyak 120 ribu warga penderita penyakit kronis atau katastropik telah dihapus dari daftar penerima Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

Kemenhan Lantik 12 Tenaga Ahli Dewan Pertahanan Nasional, Noe Letto Salah Satunya

Politik, Umum|Senin, 19 Januari 2026Senin, 19 Januari 2026

Jakarta, Kaltimnow.id – Kementerian Pertahanan (Kemhan) resmi melantik 12 tenaga ahli Dewan Pertahanan Nasional (DPN). Salah satu nama yang dilantik adalah Sabrang Mowo Damar Panuluh atau Noe, vokalis grup musik

Foto: Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Sumber: Istimewa.

Megawati: Pemerintah Objek Kritik Sah, Bukan Musuh Personal

Politik, Umum|Selasa, 13 Januari 2026Selasa, 13 Januari 2026

Jakarta, Kaltimedia.com – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa pemerintah merupakan objek kritik yang sah dalam sistem demokrasi. Namun, kritik tersebut harus disampaikan secara bertanggung jawab dan berbasis

Foto: Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman. Sumber: Istimewa.

Habiburokhman: Kritik ke Pemerintah Dilindungi KUHP dan KUHAP Baru

Entertainment, Politik, Umum|Selasa, 13 Januari 2026Selasa, 13 Januari 2026

Jakarta, Kaltimedia.com – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru yang berlaku sejak 2 Januari 2026 memberikan