Kutai Kartanegara, Kaltimnow.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menyiapkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi balita dengan memanfaatkan bahan pangan lokal. Program ini menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan pemenuhan gizi anak sekaligus mendukung percepatan penurunan stunting.
Program tersebut merupakan bagian dari kolaborasi program dedikasi Pemkab Kukar yang mencakup pemberian MBG bagi balita dan lanjut usia (lansia), serta program RTQ Terbaik. Pelaksanaannya melibatkan sejumlah perangkat daerah, di antaranya Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
Kepala Dinkes Kukar, Ismi Mufidah, mengatakan pihaknya telah menyelesaikan petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan MBG, termasuk pengaturan menu, porsi, hingga kandungan kalori yang disesuaikan dengan kebutuhan penerima manfaat.
“Untuk Dinkes, petunjuk teknisnya sudah selesai. Menu untuk balita dan lansia sudah diatur, termasuk bagaimana pemberiannya,” ujarnya.
Ismi menjelaskan, program tersebut dirancang melalui skema pemberian makanan tambahan (PMT) dengan memanfaatkan bahan pangan lokal. Makanan dapat disiapkan oleh masyarakat setempat dengan melibatkan kader kesehatan di posyandu.
Skema ini diharapkan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan gizi balita, tetapi juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam penyediaan makanan. Dengan demikian, pelaksanaan program dapat menyesuaikan potensi dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Dalam tahap persiapan, Dinkes Kukar akan berkoordinasi dengan DPMD untuk mendata jumlah balita di setiap rukun tetangga (RT). Data tersebut diperlukan sebagai dasar menghitung kebutuhan makanan sekaligus memperkirakan anggaran pelaksanaan program.
Ismi menyebutkan, setiap RT memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp150 juta melalui program pemerintah daerah. Namun, kebutuhan anggaran untuk MBG tidak dapat disamaratakan karena jumlah balita dan lansia di setiap RT berbeda.
Karena itu, perhitungan kebutuhan makanan dan anggaran akan dilakukan melalui koordinasi lintas perangkat daerah, termasuk Dinkes, DPMD, dan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA).
“Pelaksanaan MBG balita tidak hanya berfokus pada pemberian makanan, tetapi juga memperhatikan kecukupan gizi sesuai kebutuhan penerima manfaat,” jelasnya.
Untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan, Dinkes Kukar juga akan melibatkan kader kesehatan dan tenaga puskesmas dalam pemantauan. Pengawasan tersebut mencakup kesesuaian makanan dengan pedoman menu dan kebutuhan gizi balita.
Ismi menegaskan, pemberian makanan tambahan merupakan salah satu bentuk intervensi spesifik yang dapat mendukung upaya pencegahan dan penurunan stunting. Pemenuhan asupan gizi yang tepat diharapkan membantu memperbaiki status gizi anak sejak usia dini.
“Karena itu, program MBG diharapkan tidak hanya membantu pemenuhan kebutuhan pangan balita, tetapi juga berkontribusi terhadap perbaikan status gizi anak,” harapnya.
Ia berharap kolaborasi pemerintah daerah, masyarakat, dan kader kesehatan dapat menjadi kekuatan dalam menjalankan program tersebut. Pemanfaatan bahan pangan lokal juga diharapkan membuat penyediaan makanan lebih sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing wilayah.
Meski juknis dari Dinkes telah rampung, pelaksanaan MBG balita masih membutuhkan koordinasi lanjutan, terutama terkait pendataan penerima manfaat serta penghitungan kebutuhan anggaran di tingkat RT. (adv/prokomkukar/ant)
