Samarinda, Kaltimnow.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur resmi mencairkan bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) semester genap tahun 2026 melalui Program Gratispol Pendidikan. Sebanyak 21.127 mahasiswa baru angkatan 2025 yang kini memasuki semester genap menjadi penerima manfaat, dengan total anggaran mencapai Rp103.147.556.750.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur selaku Juru Bicara Pemprov Kaltim, Faisal, menyampaikan bahwa pencairan tahap ini menyasar mahasiswa di seluruh Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta (PTN/S) se-Kaltim.
Sementara itu, bantuan Gratispol untuk mahasiswa semester empat, enam, dan delapan masih dalam proses verifikasi data kependudukan melalui Dukcapil.
Berdasarkan rekapitulasi tahun 2026, penerima manfaat tersebar di 57 perguruan tinggi, baik PTN, PTS, maupun skema kerja sama.
Dari kelompok PTN, jumlah mahasiswa terbesar berasal dari Universitas Mulawarman sebanyak 5.134 mahasiswa dengan nilai bantuan lebih dari Rp25,6 miliar. Disusul Politeknik Negeri Samarinda sebanyak 1.683 mahasiswa, Institut Teknologi Kalimantan sebanyak 1.541 mahasiswa, serta UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda sebanyak 1.331 mahasiswa.
Sementara dari kelompok PTS, penerima terbesar tercatat di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dengan 3.477 mahasiswa senilai lebih dari Rp19,2 miliar. Diikuti Universitas Mulia sebanyak 670 mahasiswa dan Universitas Balikpapan sebanyak 600 mahasiswa.
Data ini menunjukkan komitmen Pemprov Kaltim dalam menjangkau mahasiswa lintas kampus secara merata di seluruh wilayah provinsi.
Program Gratispol Pendidikan menjadi salah satu langkah strategis pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan tinggi sekaligus meringankan beban ekonomi mahasiswa dan orang tua.
“Dengan pencairan ini, pemerintah berharap mahasiswa dapat fokus menyelesaikan studi tanpa terkendala biaya, sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia Kaltim di masa depan,” terang Faisal dalam keterangannya yang dikirim ke awak media, Jumat (13/2/2026).
Pemprov Kaltim menegaskan penyaluran dilakukan sesuai data verifikasi dan mekanisme yang berlaku. Pemerintah juga memastikan keberlanjutan program sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah. (dot)
