Balikpapan, Kaltimnow.id – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Nurhadi Saputra, yang akrab disapa Nusa, menggelar kegiatan serap aspirasi masyarakat di kawasan Jalan Indrakila, Kelurahan Gunung Samarinda, Kota Balikpapan, Selasa (7/4/2026).
Kegiatan tersebut berlangsung hangat, di mana warga menyampaikan berbagai keluhan dan harapan secara langsung kepada wakil rakyat dari daerah pemilihan Balikpapan tersebut.
Komitmen Tampung Aspirasi Warga
Dalam forum tersebut, Nusa yang juga menjabat sebagai Sekretaris Komisi II DPRD Kalimantan Timur menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat.
“Kami hadir untuk mendengarkan masukan warga Gunung Samarinda dan sekitarnya. Semoga ke depan bisa lebih baik. Semua masukan akan kami komunikasikan ke pemerintah daerah maupun instansi terkait,” ujarnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Anggota Komisi I DPRD Balikpapan, Iwan Wahyudi, yang juga menjabat sebagai Ketua PPP Kota Balikpapan.
Keluhan Warga: LPG, Jargas, hingga Puskesmas
Sejumlah isu krusial disampaikan warga dalam kegiatan tersebut, di antaranya:
- Kelangkaan dan distribusi LPG 3 Kg
- Jaringan gas (Jargas)
- Pelayanan Puskesmas
- Distribusi bahan bakar minyak (BBM)
Menurut Nusa, seluruh aspirasi tersebut merupakan amanah yang harus diperjuangkan.
“Permintaan warga Balikpapan adalah amanah yang dipercayakan kepada kami sebagai anggota DPRD provinsi. Itu bagian dari sumpah kami saat dilantik,” tegasnya.
Soroti Rencana Pemangkasan Anggaran Pokir
Di sisi lain, Nusa juga mengungkap adanya dinamika serius antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait kebijakan anggaran.
Ia menyoroti rencana pengurangan anggaran pokok pikiran (pokir) DPRD yang dinilai sangat signifikan, dari sekitar Rp160 miliar menjadi Rp25 miliar.
Selain itu, muncul pula wacana penghapusan Bantuan Keuangan (Bankeu) yang selama ini menjadi instrumen penting dalam penyaluran anggaran ke daerah.
“Kami menilai ini sesuatu yang kurang tepat. Bagaimana kami bisa membantu daerah pemilihan jika tidak ada mekanisme penyaluran anggaran seperti bantuan keuangan?” ujarnya.
Reses Dinilai Tak Efektif Tanpa Realisasi
Nusa menilai, jika kebijakan tersebut tetap diberlakukan, maka fungsi DPRD dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat akan terhambat.
“Percuma kita menjemput aspirasi kalau tidak bisa direalisasikan. Dengan Bankeu saja belum tentu semua terealisasi, apalagi kalau tidak ada,” katanya.
Ia berharap kebijakan tersebut dapat dikaji ulang agar tidak merugikan masyarakat, khususnya dalam hal pembangunan dan pemerataan di daerah. (Ant)
