Kutai Kartanegara, Kaltimnow.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) berupaya mempermudah akses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan. Selain memfasilitasi rekomendasi pembelian BBM melalui stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), pemerintah daerah juga mendorong pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di sejumlah wilayah.
Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kukar, Fadly, mengatakan fasilitasi tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan Pertamina, terutama untuk wilayah yang belum memiliki SPBN.
Dengan skema tersebut, nelayan dapat memperoleh rekomendasi agar bisa mengakses BBM bersubsidi melalui SPBU yang tersedia sesuai ketentuan.
“Dalam rangka belum adanya SPBN, ada beberapa kecamatan yang kita fasilitasi melalui koordinasi dan komunikasi dengan pihak Pertamina agar nelayan bisa mengambil BBM subsidi melalui SPBU. Jadi, kita bisa keluarkan rekomendasinya,” ujar Fadly.
Ia menjelaskan, fasilitasi akses BBM bersubsidi tersebut telah berjalan di Kecamatan Samboja dan Muara Jawa. Sementara itu, upaya serupa juga disiapkan untuk wilayah lain, termasuk Kecamatan Muara Badak dan Anggana.
Menurut Fadly, kemudahan memperoleh BBM menjadi salah satu kebutuhan penting bagi nelayan untuk menunjang kegiatan penangkapan ikan. Karena itu, DKP Kukar berupaya memastikan nelayan tetap memiliki akses terhadap bahan bakar meskipun fasilitas khusus belum tersedia di wilayah mereka.
Selain melalui rekomendasi pembelian BBM di SPBU, DKP Kukar juga memfasilitasi pengembangan SPBN untuk memperkuat layanan bahan bakar bagi nelayan.
Fadly menyebutkan, pembangunan SPBN di Kecamatan Samboja dan Anggana telah memasuki tahap awal yang ditandai dengan peletakan batu pertama. Adapun pengembangan fasilitas serupa di Kecamatan Muara Badak masih diupayakan.
“Untuk SPBN-nya juga kita sudah ajukan. Kita fasilitasi untuk Kecamatan Samboja, sudah peletakan batu pertama. Kecamatan Anggana juga, kemudian menyusul Muara Badak,” jelasnya.
Ia menambahkan, penyediaan dan pengelolaan BBM melalui SPBN melibatkan pihak ketiga. Dalam hal ini, DKP Kukar berperan memfasilitasi proses pengembangan agar kebutuhan bahan bakar nelayan dapat terakomodasi.
Tak hanya berfokus pada akses BBM, DKP Kukar juga menjajaki berbagai program dari pemerintah provinsi maupun kementerian untuk memperkuat sektor perikanan, termasuk melalui usulan program Kampung Nelayan Merah Putih.
Menurut Fadly, usulan program tersebut mencakup sembilan kecamatan di Kukar pada 2026.
Melalui fasilitasi BBM bersubsidi, pengembangan SPBN, serta penjajakan program lintas pemerintah, Pemkab Kukar berharap kebutuhan operasional nelayan semakin mudah dipenuhi. Langkah tersebut diharapkan turut mendukung kelancaran aktivitas penangkapan ikan dan meningkatkan produktivitas usaha perikanan di daerah. (adv/prokomkukar/ant)
