Samarinda, Kaltimnow.id – Ketua Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP) Samarinda, Saparuddin, mendorong langkah konkret dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyikapi polemik iuran BPJS Kesehatan.
Ia menilai perlu adanya forum bersama yang melibatkan seluruh kepala daerah untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan.
“Kami mengusulkan agar pemerintah provinsi mengundang seluruh kepala daerah dan instansi terkait untuk membicarakan solusi bersama,” ujarnya.
Saparuddin menegaskan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini tengah menghadapi tekanan. Karena itu, kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan kemampuan fiskal masing-masing daerah.
“Kita paham kondisi fiskal daerah sedang sulit, tetapi pelayanan kepada masyarakat miskin tidak boleh berhenti,” katanya.
Menurutnya, dialog terbuka menjadi langkah paling rasional agar kebijakan tidak memberatkan salah satu pihak, khususnya pemerintah kabupaten/kota.
Lebih lanjut, Saparuddin menyarankan agar Gubernur Kalimantan Timur mengevaluasi kebijakan yang telah dikeluarkan, termasuk surat dari Sekretaris Provinsi yang memicu polemik.
Ia menilai evaluasi penting dilakukan jika kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan baru di daerah.
Di tengah dinamika yang berkembang, Saparuddin juga mengingatkan agar polemik ini tidak semakin memanas di ruang publik. Ia mengajak semua pihak untuk fokus pada solusi, bukan memperuncing perdebatan.
“Tidak perlu saling mengompori, yang penting bagaimana kita keluar dari masalah ini,” ujarnya, Sabtu (11/4/2026).
Menanggapi tudingan adanya informasi hoaks dalam polemik tersebut, Saparuddin menegaskan bahwa hal itu tidak tepat. Ia menyebut respons yang disampaikan Wali Kota Samarinda merupakan bentuk tanggapan terhadap surat resmi, sehingga tidak bisa dianggap sebagai informasi menyesatkan. (Ant)
