Jakarta, Kaltimnow.id – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak mengurangi program maupun anggaran pendidikan.
Teddy menyampaikan hal tersebut untuk merespons isu yang berkembang di tengah masyarakat terkait dugaan pengalihan anggaran pendidikan ke program MBG.
“Saya mau jawab narasi keliru, apakah Program MBG ini mengurangi program dan anggaran pendidikan saya jawab tidak,” katanya dalam pernyataan kepada wartawan, Jumat (27/2).
Program Pendidikan Tetap Berjalan dan Bertambah
Menurut Teddy, sejumlah program pendidikan tetap berjalan seperti biasa, bahkan ada yang diperluas. Program yang tetap dilanjutkan di antaranya Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP).
Selain itu, pemerintah juga menambah program baru berupa Sekolah Rakyat.
Teddy menjelaskan, hingga tahun lalu pemerintah telah membangun 166 unit Sekolah Rakyat dengan kapasitas tampung sekitar 16 ribu hingga 20 ribu siswa. Pada 2026, pemerintah berencana menambah 100 unit sekolah lagi.
“Lewat Sekolah Rakyat anak-anak yang tidak bisa sekolah, putus sekolah atau bahkan tidak pernah sekolah disekolahkan di Sekolah Rakyat. Mereka diberi penginapan, pendidikan, diberi makan bergizi dan dijamin kesehatannya,” katanya.
Renovasi 16 Ribu Sekolah, Anggaran Rp17 Triliun
Selain membangun sekolah baru, pemerintah juga melakukan renovasi besar-besaran terhadap sekolah rusak. Sepanjang 2025, sebanyak 16 ribu unit sekolah telah diperbaiki dengan total anggaran mencapai Rp17 triliun.
“Ada yang bilang ada sekolah terbengkalai, memang iya, tapi itu masalah dari dulu sekolah rusak sekolah, ada yang kurang baik. Tapi kita harus ingat sekolah itu adalah kewenangan daerah aturannya seperti itu, SMA kewenangan gubernur, SD, SMP kewenangan bupati dan walikota. Tapi jaman Pak Prabowo sekolah yang dulu sudah rusak dan tak tertanggulangi kita renovasi,” katanya.
Pemerintah juga meningkatkan fasilitas pendidikan dengan penyediaan TV digital. Pada 2025, sebanyak 280 ribu unit TV digital telah disalurkan ke 210 ribu sekolah.
“Jadi tidak ada program yang tidak dilanjutkan. Semua program berjalan dan bahkan ditambah,” katanya.
Insentif Guru Honorer dan Non ASN Naik
Teddy turut membantah isu yang menyebut Program MBG mengorbankan guru honorer maupun mengganggu penghasilan tenaga pendidik.
Ia menegaskan bahwa persoalan guru honorer merupakan kewenangan pemerintah daerah, namun pemerintah pusat tetap memberikan dukungan insentif.
“Baru di era Pak Prabowo insentif naik jadi Rp400 ribu,” katanya.
Sementara untuk guru non-ASN, pemerintah menaikkan penghasilan dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta pada 2025.
“Kemudian yang paling dirasakan guru adalah pemberian tunjangan honor melalui transfer daerah. Dulu pemerintah daerah yang beri dan itu tiga bulan sekali transfernya. Tahun lalu presiden berikan instruksi agar setiap bulan dibayar ke guru dan sudah berjalan,” katanya.
Pemerintah menegaskan, Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan tanpa mengurangi komitmen terhadap sektor pendidikan, termasuk pembangunan sekolah, renovasi fasilitas, serta peningkatan kesejahteraan guru. (ant)
