Jakarta, Kaltimnow.id – Perdebatan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, dengan Ketua Umum GRIB Jaya, Rosario de Marshal, menjadi sorotan publik setelah video mereka viral di media sosial.
Peristiwa ini terjadi saat peninjauan lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Video tersebut diunggah melalui akun Instagram resmi Maruarar pada 5 April 2026.
Dalam video, Maruarar sempat berdiskusi dengan Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, terkait status lahan tersebut.
“Saya mau tanya Pak Dirut ini kendalanya apa, kalau ini punya negara, punya kekuatan hukum tetap, problemnya apa lagi?” tanya Maruarar.
Bobby menyebut bahwa lahan tersebut saat ini dikuasai oleh kelompok organisasi masyarakat (ormas) secara ilegal.
“Adalah ormas ini menempati pada saat secara ilegal, Pak,” jelas Bobby.
Maruarar pun menegaskan bahwa jika status hukum sudah jelas, maka negara tidak boleh kalah.
“Ini berarti bicara keberanian kan. Bicara ketegasan kan, kasih sama yang berani aja. Masa negara kalah sama yang beginian,” tegasnya.
Saat meninjau langsung ke lokasi, perdebatan terjadi antara Maruarar dan Hercules. Keduanya memiliki pandangan berbeda terkait status lahan.
Maruarar tetap menyampaikan sikapnya secara terbuka dan menghormati perbedaan tersebut.
“Kita berarti pandangannya berbeda, saya hormati pandangan Pak Hercules,” ujarnya.
Namun, Hercules menegaskan bahwa pihaknya memiliki bukti lengkap terkait lahan tersebut.
“Kami punya bukti semua lengkap,” jawab Hercules.
Ia juga menjelaskan soal hak pengelolaan lahan (HPL), yang menurutnya bukan berarti kepemilikan penuh.
“HPL itu untuk mengelola lahan, tapi bukan untuk memiliki. Kalau ini negara punya, hari ini pun saya serahkan,” kata Hercules.
Dalam keterangannya, Maruarar menegaskan bahwa peninjauan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat, khususnya berpenghasilan rendah.
“Kami tegaskan, negara tidak boleh kalah. Aset negara harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” tulisnya.
Pemerintah berencana membangun sekitar 1.000 unit hunian di atas lahan tersebut.
Program ini juga mendapat dukungan dari sektor swasta, termasuk Astra International yang siap berkontribusi melalui skema CSR.
Proyek pembangunan ini diharapkan mampu menghadirkan hunian yang layak, aman, dan manusiawi di tengah kawasan padat seperti Tanah Abang.
Pemerintah menegaskan bahwa pemanfaatan aset negara harus berpihak pada kepentingan masyarakat luas, bukan kelompok tertentu. (Ant)
