Samarinda, Kaltimnow.id – Efisiensi anggaran dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan DPRD Samarinda. Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, menilai bahwa meskipun program ini memiliki tujuan yang baik, implementasinya harus disesuaikan dengan anggaran yang tersedia agar tidak berdampak negatif pada sektor lain.
Ismail menekankan bahwa kebijakan efisiensi yang diterapkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 harus dievaluasi dengan cermat. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak mengorbankan sektor lain hanya demi menekan pengeluaran.
“Jangan sampai program yang dibuat tidak sesuai dengan anggaran yang ada, karena ini bisa menimbulkan dampak di beberapa titik lain. Hal ini perlu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah agar kebijakan yang diambil tidak memicu persoalan baru,” ujarnya dalam keterangannya, pada Rabu (26/02/2025).
Sejak kebijakan efisiensi anggaran diterapkan, Ismail mengungkapkan bahwa banyak laporan mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai instansi. Ia menegaskan bahwa hal ini perlu dikaji lebih lanjut untuk memastikan apakah ada kaitannya dengan kebijakan tersebut.
“Harus dilihat dulu latar belakangnya. Jangan sampai PHK terjadi hanya karena alasan efisiensi anggaran. Pemerintah perlu mengevaluasi apakah benar ada keterkaitan antara efisiensi anggaran dengan kebijakan tersebut,” jelasnya.
Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meminta agar pemerintah meninjau kembali kebijakan efisiensi anggaran dalam program MBG, terutama jika terbukti berdampak pada tenaga kerja.
“Pemerintah harus mengevaluasi kebijakan ini agar bisa menemukan solusi terbaik bagi semua pihak,” pungkasnya. (adv/dprdsamarinda)
