Samarinda, Kaltimnow.id – Komisi gabungan II, III dan IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Direktur Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahab Sjahranie Kota Samarinda, membahas berbagai macam persoalan yang terjadi di RSUD baik masalah internal maupun eksternal.
Selain itu, rapat yang terselenggara di Gedung E Komplek DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar Kota Samarinda ini, juga membahas salah satunya terkait progres Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) serta tunggakan rumah sakit terhadap Palang Merah Indonesia (PMI).
Pembahasan lainnya, yaitu mengenai rencana pembangunan gedung baru RSUD AWS Samarinda. Dikatakan Anggota Komisi III DPRD Kaltim H Baba, pembangunan ini awalnya diajukan penganggarannya sekitar Rp158 miliar.
“Akan tetapi, direvisi setelah kontrak MK dengan beberapa alasan seperti waktu sangat mendesak dan lainnya. Sehingga, anggaran Rp158 miliar turun menjadi Rp90 miliar dalam pelaksanaan dan tendernya,” ucapnya.
“Ternyata ada yang sanggah, kemudian setelah disanggah rupanya diterima sama pihak rumah sakit. Jadi tinggal menunggu hasil evaluasi kelompok kerja (Pokja). Nantinya, Pokja mengambil langkah selanjutnya,” sambung Baba.
Dirinya, juga menjelaskan kembali bahwa, awalnya pembangunan gedung baru rumah sakit ini sekitar Rp158 miliar. Akan tetapi, sebab mengingat waktu sangat mepet maka MK mengambil keputusan.
“Anggaran sebesar Rp158 miliar itu delapan lantai, lalu dievaluasi cuma Rp90 miliar dengan enam lantai saja dulu karena waktunya mepet. Tapi sampai sekarang belum ada pemenang tender. Kemarin sudah ada pemenang ditingkat 1, namun disanggah sama perusahaan lain yang merasa kalah. Sampai sekarang belum ada keputusan lagi,” jelas H Baba.
Politikus dari fraksi PDI Perjuangan itu merasa, bahwa pembangunan gedung baru AWS ini sangat mepet apabila dikerjakan di Perubahan.
“Kalau dilihat dari waktu ini sangat mepet, besok sudah September. Tidak menutup kemungkinan bakalan batal. Di delete, untuk tahun berikutnya. Sisa 4 bulan nggak mungkin,” ucapnya.
Namun, kata H Baba, itu dibatalkan atau dilanjutkan pembangunannya di Perusahaan ini tergantung daripada Direktur RSUD A. Wahab Sjahranie David Harjadi Mashoer.
“Tergantung direktur menginginkan apa, tapi saya rasa itu tidak bisa mungkin selesai dalam waktu 4 bulan, kita khawatir seperti rumah sakit Korpri,” terangnya.
Apabila pembangunan dibatalkan pada perubahan ini, maka kemungkinan akan digeser ke Murni 2023. Semua ini tergantung daripada kesanggupan direktur.
“Kita sarankan tunda dulu daripada kasusnya terulang seperti rumah sakit korpri. Mudah-mudahan bulan Januari sudah bisa tender, kan panjang waktunya,” tandasnya. (cintia/adv/kominfokaltim)
