Samarinda, Kaltimnow.id – Polemik pernyataan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, terkait pengangkatan tim ahli masih terus bergulir. Kali ini, sorotan datang dari kader Partai Gerindra sekaligus Wali Kota Samarinda, Andi Harun.
Andi Harun menilai permintaan maaf yang telah disampaikan Rudy Mas’ud memang patut diapresiasi. Namun, menurutnya, substansi permintaan maaf tersebut belum sepenuhnya menyentuh inti persoalan.
Polemik bermula saat Rudy Mas’ud menyebut pengangkatan Hijrah sebagai tim ahli gubernur merupakan hak prerogatif, yang dianalogikan dengan penunjukan Hashim Djojohadikusumo sebagai utusan kepresidenan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan ini kemudian memicu reaksi dari sejumlah kader Gerindra.
“Permintaan maaf sudah disampaikan, itu kita hargai. Tapi persoalannya, dalam pernyataan awal beliau menyebut nama secara spesifik, sementara dalam klarifikasi berikutnya justru disampaikan secara umum,” ujar Andi Harun, Jumat (01/05/2026).
Menurutnya, penggunaan diksi yang bersifat umum tersebut menimbulkan kesan bahwa permintaan maaf belum sepenuhnya personal. Hal inilah yang kemudian memicu beragam tafsir di kalangan kader partai.
Andi Harun pun menyarankan agar Rudy Mas’ud menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada pihak yang sebelumnya disebut, yakni Hashim Djojohadikusumo dan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menegaskan, langkah tersebut penting untuk meredam polemik yang sudah terlanjur meluas, sekaligus menunjukkan ketulusan dalam menyelesaikan persoalan di ruang publik.
Meski demikian, Andi Harun meyakini tidak ada niat buruk dalam pernyataan Rudy. Ia melihat persoalan ini lebih pada cara penyampaian yang kemudian berkembang menjadi perhatian publik.
“Kalau sudah menjadi isu nasional, publik tidak hanya melihat niat, tapi juga bagaimana tanggung jawab itu ditunjukkan secara nyata,” tegasnya.
Ia berharap polemik ini tidak berlarut-larut dan dapat segera diselesaikan secara bijak, sehingga situasi politik tetap kondusif, baik di daerah maupun di tingkat nasional. (dot)
