Samarinda, Kaltimnow.id – Anggota DPR RI dari Kalimantan Timur, Hetifah Sjaifudian, meminta hasil Sensus Ekonomi 2026 tidak berhenti sebagai data statistik.
Menurutnya, data sensus harus mampu menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi yang tepat sasaran.
Hal itu disampaikan Hetifah saat menghadiri Diskusi Evaluasi Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan Penguatan Kelembagaan BPS RI di Ballroom Hotel Swiss-Bel Samarinda, Sabtu (5/9/2026).
Kegiatan tersebut melibatkan BPS, petugas sensus dan mitra BPS, pendamping PKH, TKSK, PSM, pelaku usaha dan UMKM, mahasiswa, serta masyarakat.
Hetifah mengatakan kualitas kebijakan sangat bergantung pada kualitas data yang menjadi pijakannya.
Karena itu, proses evaluasi Sensus Ekonomi 2026 perlu melihat berbagai persoalan yang muncul di lapangan.
“Data itu bukan sekadar angka. Di balik setiap angka ada usaha masyarakat, ada pekerja, ada keluarga, dan ada aktivitas ekonomi yang harus kita pahami dengan benar. Kalau datanya keliru, kebijakan yang lahir juga bisa keliru,” ujar Hetifah.
Ia menilai keberagaman pelaku ekonomi membuat proses pendataan membutuhkan pendekatan yang tepat.
Data mengenai UMKM, usaha rumah tangga, pekerja informal, hingga usaha yang belum tercatat secara optimal perlu mendapat perhatian.
Menurut Hetifah, keterlibatan berbagai unsur dalam diskusi menjadi penting untuk memberikan gambaran mengenai kondisi ekonomi masyarakat.
Selain kualitas data, Hetifah juga menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan Badan Pusat Statistik (BPS).
Ia menyebut kebutuhan terhadap data terus meningkat seiring perubahan ekonomi yang berlangsung semakin cepat.
Karena itu, BPS perlu terus meningkatkan kapasitas petugas dan pemanfaatan teknologi dalam proses pendataan.
Hetifah berharap evaluasi Sensus Ekonomi 2026 menghasilkan masukan yang dapat ditindaklanjuti.
“Jangan sampai masyarakat merasa didata tetapi tidak tahu untuk apa. Kita harus bisa menjelaskan bahwa data ekonomi yang baik akan membantu pemerintah melihat kondisi riil masyarakat dan menentukan program yang lebih tepat,” katanya.
Ia juga berharap hasil sensus dapat terintegrasi dengan kebutuhan perencanaan pembangunan di tingkat pusat maupun daerah.
“Kita ingin BPS semakin kuat, datanya semakin berkualitas, dan yang paling penting, datanya terasa manfaatnya. Pemerintah membutuhkan data yang cepat dan akurat, sementara masyarakat membutuhkan kebijakan yang sesuai dengan kondisi mereka. Di situlah pentingnya Sensus Ekonomi 2026,” tegas Hetifah. (Ant)
