Jakarta, Kaltimnow.id – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama mahasiswa dari sejumlah kampus di Jabodetabek menggelar aksi demonstrasi di depan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), Jumat (27/2/2026) siang. Aksi tersebut mendapat pengawalan ribuan personel kepolisian.
Dalam sejumlah rekaman video yang beredar, tampak personel polisi tidak mengenakan atribut pengamanan lengkap seperti tameng dan helm. Mereka terlihat hanya menggunakan peci dan sorban saat berjaga mengawal jalannya unjuk rasa. Meski sempat diteriaki massa aksi, aparat tetap berdiri tenang dan tidak terpancing provokasi.
Pengamanan aksi ini melibatkan personel dari Polda Metro Jaya.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Budi Hermanto, mengatakan sebanyak 3.093 personel diterjunkan untuk mengamankan aksi sekaligus menjaga sejumlah titik strategis di sekitar lokasi.
“Polda Metro Jaya menurunkan personel lebih kurang 3.093 personel. Ini juga akan ditempatkan di beberapa titik, mengingat ada Obvitnas (Objek Vital Nasional), di sini ada kantor PLN, ada pusat keramaian, pasar, kegiatan aktivitas masyarakat di beberapa-berapa titik ini akan disiapkan personel Polri,” kata Budi, Jumat (27/2).
Polisi Klaim Kedepankan Pendekatan Humanis
Budi menyebut pihaknya telah menyiapkan pola pengamanan yang mengedepankan pendekatan humanis serta menghormati hak asasi manusia (HAM). Ia juga mengimbau mahasiswa agar menyampaikan aspirasi sesuai norma dan etika, terutama di bulan suci Ramadan.
“Boleh menyampaikan pendapat, kami akan menjamin itu. Kami tekankan bahwa Mabes Polri dan Polda Metro Jaya menjamin perlindungan pendapat yang disampaikan oleh elemen mahasiswa ini tersampaikan dengan baik, dan itu dilindungi oleh undang-undang. Kami menjamin itu,” ungkapnya.
Tuntutan BEM UI: Copot Kapolri hingga Reformasi Polri
Aksi mahasiswa ini digelar sebagai bentuk protes atas dugaan penganiayaan yang menyebabkan pelajar berinisial AT (14) di Tual, Maluku, meninggal dunia. Massa menuntut agar aparat yang terlibat diproses secara pidana maupun kode etik.
Koordinator Bidang Sosial Politik BEM UI 2026 sekaligus koordinator lapangan aksi, Muhammad Hafidz Haernanda, menyampaikan bahwa tujuan aksi mereka adalah mendesak aparat penegak hukum menjalankan tugas secara profesional.
“Tolong doakan kami, karena kami sedang melawan oknum-oknum, oknum-oknum yang kalau dikumpulin bisa satu polda. Oknum-oknum tersebut yang kalau dikumpulin bisa satu mabes,” kata dia.
“Tujuan kami di sini adalah untuk menuntut hal yang sejatinya harus terjadi tanpa kita harus menuntut. Kita ingin meminta para polisi dan institusinya melakukan pekerjaannya,” sambungnya.
Mahasiswa menyampaikan lima tuntutan utama:
Pertama, mendesak Polri memberikan hukuman pidana dan kode etik kepada aparat yang diduga melakukan tindakan represif hingga menyebabkan korban meninggal dunia.
Kedua, menuntut pencopotan Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri.
“Menuntut pencopotan Kapolda Maluku yaitu Dadang untuk turun, karena mereka sudah gagal menjaga kita, mereka sudah gagal mengayomi kita, mereka sudah gagal membebaskan kita,” ujarnya.
Selain itu, massa juga menuntut pembebasan seluruh tahanan politik yang dianggap dikriminalisasi, penegakan batas kewenangan serta penarikan polisi dari jabatan sipil, hingga percepatan reformasi Polri secara struktural, kultural, dan instrumental melalui komisi percepatan Reformasi Polri. (Ant)
