Kutai Timur, Kaltimnow.id – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menegaskan komitmennya untuk membenahi dan memperkuat pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK). Pembenahan tersebut mencakup peningkatan fasilitas dasar, tata kelola kawasan, hingga sistem logistik pelabuhan agar lebih efisien dan menarik bagi investor.
Saat meninjau langsung kawasan tersebut di Kutai Timur pada Rabu (25/02/2026), Gubernur yang akrab disapa Harum itu menyoroti kondisi fasilitas perkantoran dan kawasan yang dinilai belum optimal.
Ia meminta seluruh sarana pendukung segera dibenahi, mulai dari pendingin ruangan (AC), musala, toilet, instalasi pengolahan air, hingga penerangan kawasan.
“Kalau mau tempat ini ramai dan menarik investor, fasilitasnya harus siap. Jangan sampai seperti ayam mati di lumbung padi,” tegasnya.
Menurut Rudy, pengembangan KEK Maloy bukan sekadar proyek kawasan industri biasa, melainkan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diharapkan menjadi lokomotif transformasi ekonomi Kalimantan Timur melalui hilirisasi sumber daya alam serta penguatan peran daerah sebagai gerbang logistik internasional.
Selain fasilitas kawasan, Rudy juga menyoroti persoalan operasional dermaga. Ia menilai terdapat kekeliruan dalam mekanisme sandar kapal yang berpotensi menimbulkan risiko terhadap keselamatan serta struktur dermaga.
Di sisi lain, proses bongkar muat yang dinilai terlalu lama juga menjadi perhatian, termasuk potensi pencemaran lingkungan akibat tumpahan minyak.
“Investor butuh kepastian waktu dan biaya logistik yang efisien. Kalau tidak ada solusi, kita kirim surat ke Kementerian Perhubungan. Jika tetap terhambat, kita bangun dermaga sendiri,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan yang dapat menghambat implementasi kawasan ekonomi khusus tersebut. Bahkan, Rudy menyatakan siap melaporkan langsung situasi itu kepada Wakil Presiden serta kementerian terkait apabila diperlukan.
Kepada pengelola kawasan, ia berpesan agar pengelolaan dilakukan secara profesional dan transparan. Rudy juga menegaskan tidak boleh ada praktik pungutan liar di kawasan tersebut.
“Pemerintah harus hadir sebagai regulator dan fasilitator, bukan berbisnis dengan masyarakat. Kawasan ini harus memberi kemudahan bagi investor agar ekonomi berputar dan masyarakat merasakan manfaatnya,” pungkasnya. (tor)
