Samarinda, Kaltimnow.id – Selama ini, narasi yang beredar di masyarakat mengenai krisis iklim seringkali menyudutkan perilaku individu sebagai penyebab utama kerusakan Bumi. Kita didorong untuk memilah sampah rumah tangga, membatasi penggunaan plastik sekali pakai, hingga beralih ke energi ramah lingkungan. Padahal, benarkah perubahan gaya hidup individu mampu menghentikan laju kehancuran lingkungan?
Membongkar Mitos Antroposen
Ilmuwan dan aktivis lingkungan, Vandana Shiva, secara tegas membantah narasi bahwa seluruh manusia memiliki tanggung jawab yang setara dalam krisis iklim. Menurutnya, kerusakan Bumi bukanlah akibat kesalahan kolektif umat manusia secara merata, melainkan hasil praktik eksploitatif kelompok kecil yang memegang kendali ekonomi global.
Dalam pandangannya, “Biang kerok kerusakan Bumi adalah praktik eksploitatif nan serakah kelompok superkaya yang hanya mencakup 1% dari populasi manusia.” Meskipun jumlahnya sangat minoritas, kelompok inilah yang menggerakkan kegiatan ekstraktif skala besar dan mendominasi kursi pemangku kebijakan yang mengatur hajat hidup orang banyak.
Kelindan Elit Politik dan Industri Ekstraktif
Di Indonesia, ketimpangan ini semakin nyata dengan adanya tumpang tindih antara kepentingan bisnis dan politik. Riset Greenpeace Indonesia (2024) menyoroti fakta mengejutkan: 45% anggota parlemen dan 65% anggota kabinet (2019-2024) memiliki keterlibatan bisnis langsung di sektor ekstraktif.
Dampak dari “kelindan maut” ini terlihat jelas dalam berbagai kebijakan yang justru mempermudah regulasi bisnis namun mengabaikan perlindungan lingkungan. Sebut saja pengesahan Omnibus Law hingga revisi UU Minerba yang dinilai lebih pro-investasi pertambangan. Sementara itu, regulasi yang krusial untuk perlindungan Masyarakat Adat dan keadilan iklim justru terus tertunda.
Kegagalan Kebijakan dalam Instruksi Gubernur (Ingub)
Contoh nyata bagaimana pemerintah masih terkungkung pada narasi tanggung jawab individu terlihat pada implementasi Instruksi Gubernur (Ingub) DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2026. Kebijakan ini mewajibkan warga untuk memilah sampah secara mandiri.
Secara sekilas memang tampak baik, namun tanpa dukungan infrastruktur yang masif dari pemerintah dan inovasi kemasan dari korporasi, kebijakan ini hanya menjadi beban baru bagi masyarakat. Masyarakat sebenarnya sudah siap berubah, namun mereka tidak diberi pilihan yang memadai.
Menuju Solusi Krisis Iklim yang Berkeadilan
Sudah saatnya pemerintah berhenti membebankan krisis iklim kepada masyarakat sipil—kelompok yang justru paling merasakan dampak bencana ekologis namun paling minim kontribusi dalam perusakan lingkungan.
Jika pemerintah ingin benar-benar serius menerapkan inisiatif “hijau”, maka langkah yang harus diambil adalah:
- Regulasi Tegas: Menekan korporasi besar dan konglomerat untuk bertanggung jawab atas jejak karbon dan limbah industri mereka.
- Perubahan Struktural: Mempersiapkan sistem, infrastruktur, dan anggaran yang mendukung keberlanjutan.
- Adopsi Solusi Warga: Mengadopsi inisiatif lokal yang sudah berhasil ke dalam kebijakan resmi nasional.
“Tanpa perubahan di level struktural, keputusan kolektif masyarakat untuk berhenti menggunakan sedotan plastik, misalnya, hanya akan terkubur oleh keputusan seorang konglomerat yang dengan bebas bolak-balik menggunakan jet pribadi.”
Sebagai warga biasa, ini adalah panggilan untuk bergerak melampaui resolusi individu. Kita harus mulai mendesak pemerintah dan korporasi untuk tidak lagi bersembunyi di balik narasi tanggung jawab pribadi, melainkan mengambil langkah nyata untuk keadilan iklim yang sesungguhnya. (AnT)
