Samarinda, Kaltimnow.id – Masalah tunggakan gaji pekerja proyek Teras Samarinda terus berlarut tanpa adanya solusi yang jelas. Sebanyak 84 pekerja belum menerima upah selama satu tahun terakhir, dengan total tunggakan mencapai sekitar Rp 500 juta.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, menyoroti respons lamban dari Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dalam menyelesaikan persoalan ini. Menurutnya, keterlambatan pembayaran gaji tidak hanya berdampak pada aspek finansial, tetapi juga berpengaruh terhadap kesehatan, pendidikan anak, tempat tinggal, dan kebutuhan hidup lainnya bagi para pekerja.
“Ini bukan hanya soal uang, tetapi menyangkut kehidupan banyak orang. Bagaimana mereka bisa bertahan jika hak mereka tidak diberikan?” ujar Abdul Rohim, Kamis (27/02/2025).
Dalam audiensi yang digelar di DPRD Samarinda, suasana sempat memanas ketika Abdul Rohim terlibat adu argumen dengan perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda. Ketegangan dipicu oleh ketidakhadiran pihak kontraktor, PT Samudra Anugrah Indah Permai (SAIP), yang berulang kali mangkir dari pertemuan untuk membahas penyelesaian masalah gaji pekerja.
“Jika satu orang saja terdampak, negara punya tanggung jawab untuk melindunginya, apalagi jika ini terjadi pada puluhan orang yang tidak menerima gaji selama berbulan-bulan,” tegasnya.
Abdul Rohim juga mengungkapkan bahwa beberapa pekerja bahkan terpaksa tidur di gudang akibat kondisi keuangan yang semakin memburuk.
“Ini bukti bahwa dampaknya sangat serius. Pemerintah harus segera bertindak agar masalah ini tidak terus berlarut,” tambahnya.
Para pekerja berharap Pemkot Samarinda dapat segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan masalah ini, termasuk mendesak kontraktor agar memenuhi kewajibannya.
“Kami hanya ingin hak kami dipenuhi. Kami sudah bekerja keras, tapi sampai sekarang gaji kami belum dibayarkan,” ungkap salah satu pekerja.
Abdul Rohim pun mendesak agar Pemkot Samarinda lebih tegas dalam menangani masalah ini, sehingga proyek Teras Samarinda bisa dilanjutkan tanpa mengorbankan hak-hak pekerja.
“Kami harap para buruh bisa mendapatkan haknya, dan pemerintah bisa melanjutkan pembangunan tanpa ada gangguan dari masalah seperti ini,” pungkasnya. (adv/dprdsamarinda)
