Samarinda – Penetapan APBD murni 2021 yang jatuh pada tanggal 30 November 2020 masih menjadi perdebatan. Proyek MYC yang belum memenuhi syarat disebut-sebut menjadi penyebabnya.
“Kita menyelesaikan beberapa hal, penyempurnaan KUA PPAS, insya allah kita sepakat hari Senin, kita sudah pengesahan,” kata Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK.
Dia mengatakan, bahwa dana APBD tahun ini di prioritaskan untuk kepentingan masyarakat Kaltim sesuai dengan masalah perekonomian imbas dari Covid-19.
“Tahun ini (2021) kurang lebih 11 triliun, yang jelas kita prioritaskan masalah kondisi ekonomi masyarakat kita, Covid dsb,” terangnya.
Politisi partai Golkar ini menegaskan bahwa DPRD tidak menolak maupun menerima MYC karena menunggu evaluasi dari Kemendagri pada 30 November 2020 nanti.
“Semuanya nanti senin baru bicarakan, karna kalau saya bicara sekarang kan belum ada proses, tetapi sudah ada dialog, sudah merumus-rumuskan hasil pendapat dewan dan lain sebagainya,” paparnya.
Makmur juga menekankan tentang dana APBD yg menjadi evaluasi kemarin untuk tidak dilanjutkan tahun ini.
“Kalau kita sudah ada hasil konsultasi dengan kemendagri silahkan nanti pemprov yang urus. Karna dia nanti minta pemprov juga datang. Apapun hasilnya anggaran kita semua dievaluasi, apapun yang menjadi catatan ya tidak kita lanjutkan di APBD,” tegasnya. (nin)
