Samarinda – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim seharusnya melibatkan DPRD Kaltim dalam penentuan jajaran direksi baru perusahaan daerah (Perusda).
Saat dikonfirmasi kembali, anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur Nidya Listiyono, mengatakan Perpusda yang akan datang DPRD Kaltim perlu diikutsertakan.
“Saya minta untuk penentuan pengurus Direksi dari Perusda-Perusda yang akan datang DPRD Kaltim dilibatkan saat proses seleksi fit and proper test agar sama-sama kita bisa mengontrol sehingga tidak ada sifat eksklusif terhadap Direktur Perusda,” ujar Tyo panggilan akrabnya, Kamis (01/12/2020).
Politisi partai Golkar ini mejelaskan mekanisme fit and proper test harus berjalan sesuai dengan strategi Pemprov untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) .
Ia menekankan pentingnya target dan evaluasi ketika jajaran direksi baru sudah terpilih.
“Kita evaluasi 3 sampai 6 bulan lah. Kalau kemarin-kemarin misalnya angka minus 20 kemudian turun minus 10 berarti ada progress,” jelas Tyo.
Lanjut, Tio menjelaskan bahwa idealnya, fokus Pemprov sesungguhnya adalah pembangunan perkembangan Perusda. Dimana seminimalnya, dalam jangka waktu 1 hingga 2 tahun. Dan hasil kerja dari jajaran direksi sudah terlihat.
“Kita harus realistis dengan kondisi perusda kita hari ini. Terkait juga peluang bisnis ditengah pandemi Covid-19 seperti sekarang ini. Tetapi setidaknya harus ada progress jangan sampai stuck,” paparnya. (nin)
