Samarinda, Kaltimnow.id – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, kembali menunjukkan kepemimpinan adaptif di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Saat sejumlah daerah menghadapi dampak pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda justru tetap menjaga ritme pembangunan melalui strategi keuangan inovatif dan terukur.
Atas langkah tersebut, Andi Harun masuk dalam nominasi kepala daerah penerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dalam proses penilaian, ia memaparkan konsep Entrepreneur Government melalui skema Creative Financing Tahun 2026 secara daring di hadapan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, Jumat (17/04/2026) malam.
Dalam presentasinya, Andi Harun menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak dimaknai sebagai penghentian belanja pemerintah, melainkan penguatan fokus pada sektor-sektor prioritas yang memberi dampak langsung kepada masyarakat.
“Efisiensi bukan berarti berhenti belanja, tetapi memastikan belanja tepat sasaran,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjadikan APBD sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu implementasinya melalui Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya), dengan alokasi 60 persen untuk pembangunan infrastruktur dasar dan 40 persen bagi pemberdayaan masyarakat.
Selain itu, Pemkot Samarinda terus mendorong pengembangan Badan Usaha Milik RT (BUMRT) yang menunjukkan tren positif. Inovasi lain yang tengah disiapkan adalah penerapan sistem parkir berlangganan, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Penguatan fiskal daerah juga dilakukan melalui penyehatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), penataan aset secara tertib administrasi, serta optimalisasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) agar lebih terintegrasi dengan program pembangunan pemerintah.
Tak hanya fokus pada kebijakan internal, Andi Harun turut menekankan pentingnya membangun kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan kota.
Pendekatan tersebut membuahkan hasil. Pemerintah Kota Samarinda berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 11 tahun berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
“Semuanya kami arahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berdampak luas bagi masyarakat,” tutup Andi Harun. (adv/diskominfo samarinda)
